PALING tidak sudah lima kali pemerintahan SBY gagal mengambil kebijakan soal BBM, terutama BBM bersubsidi. Ingin menaikkan harga BBM bersubsidi, takut kalau inflasi naik dan juga berakibat naiknya harga-harga. Tentu, SBY takut citranya menurun. Lantas ada ide, mobil pribadi harus membeli Pertamax. Kemudian ada ide-ide atau wacana-wacana lain yang tidak pernah terealisasi.
Akhirnya, pemerintah membisiki MUI agar membuat fatwa, semacam fatwa atau tausyiah atau apalah namanya, yang intinya mengatakan bahwa bagi orang yang mampu membeli Pertamax, diharamkan untuk membeli BBM Bersubsidi. Sebuah logika yang kacau balau.
Soal BBM adalah soal manajemen
Kalau mau jujur, maka sebenarnya masalah BBM adalah masalah manajemen. Tidak perlu dihubung-hubungkan dengan agama. Kalau diikatakan BBM Bersubsidi haknya orang miskin dan Pertamax haknya orang kaya, maka ini juga merupakan logika yang berantakan. Bukankah banyak motor digunakan para salesman dari perusahaan-perusahaan besar? Bukankah banyak juga anaknya orang kaya berangkat ke sekolah naik motor? Persoalan BBM adalah persoalan manajemen.
Ingat kasus Aa Gym
Ketika pemerintahan SBY menaikkan BBM hingga sekitar 300%, maka di berbagai televisi muncul iklan layanan masyarakat yang menampilkan sosok Aa Gym. Dia berkata (sesuai skenario) “Kenaikan harga BBM merupakan hal yang tak terhindarkan. Tuhan tidak akan memberikan cobaan kepada manusia melebihi kemampuan manusia itu”. Tentu, pemirsa akan punya kesan bahwa naiknya harga BBM adalah cobaan dari Tuhan. Padahal, kenaikkan harga BBM adalah akibat keputusan pemerintahan SBY. Saya langsung menulis kritik melalui surat pembaca di berbagai surat kabar. Tiga hari kemudian, iklan layanan itu dicabut dari semua televisi dan Aa Gym meminta maaf dan mengatakan kalmat itu diucapkan sesuai dengan permintaan pihak production house (PH).
Kasus fatwa haram BBM bersubsidi
kalau dulu pemerintah SBY memanfaatkan sosok Aa Gym, sekarang mencoba memanfaatkan ucapan ulama MUI dengan fatwa atau semacam fatwanya. Sebuah kekacauan berlogika yang sangat luar biasa.
Apa sih yang menjadi pemikiran pemerintah?
Sebenarnya pemerintahan SBY bingung. Sebab, penggunaan BBM bersubsidi semakin lama semakin meningkat. Yang berarti subsidi akan semakin membengkak. Hal ini tentu akan menjadi beban APBN. Lantas bagaimana solusinya? Kalau menaikkan harga BBM bersubsidi, SBY takut inflasi naik, harga-harga naik dan SBY kehilangan citranya. Akan dianggap tidak pro rakyat kecil.
Kenapa ingin dialihkan ke Pertamax?
A. Issuenya,penyebab amburadulnya manajemen BBM adalah karena pemerintahan SBY takut dengan tekanan-tekanan Amerika dan sekutunya agar sumber daya BBM Indonesia diserahkan manajemennya ke pihak asing. Bahkan pihak World Bank, IMF dan lembaga-lembaga keuangan yang pro kapitalis juga ikut memberikan tekanan-tekanan terhadap SBY.
B.Issunya,perlu juga dicatat bahwa beberapa SPBU asing (Petronas,Shell,dll) yang menjual Pertamax, ternyata sepi pembeli. Jadi, bisa jadi mereka mendesak ke pemerintahan SBY agar memaksa para mobil pribadi membeli Pertamax, dengan demikian Pertamax yang mereka jual akan laku.
C.Issuenya,kemungkinan lain, sekitar 75% distribusi Pertamax dipegang oleh salah satu perusahaan milik Tommy Soeharto. Kebetulan, kabarnya dia akan maju sebagai capres pada Pemilu 2014. Tentu, butuh biaya besar. Nah, jika semua mobil pribadi membeli Pertamax di SPBU Pertamina, maka Tommy akan punya uang banyak dari keuntungan penjualan Pertamax itu dan cukup untuk modal untuk maju sebagai capres 2014 nanti.
Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah?
Ada beberapa hal yang seharusnya bisa dilakukan pemerintah
A.Menaikkan harga BBM Bersubsidi
Sebenarnya para akademisi sudah memberikan rekomendasi soluisi agar pemerintah menaikkan harga BBM Bersubsidi. Sekitar Rp 500 per liter. Dampak ekonominya tidak begitu banyak. dan ini juga bisa mengurangi jumlah subsidi. Memang, ini bisa diakali yaitu kendaraan umum (angkot,taksi,bus,dll) bisa membeli BBM Bersubsidi dan dijual ke mobil pribadi. Namun, kalau harga BBM Bersubsidi dinaikkan dan selisih harganya dengan Pertamax tidak begitu jauh, maka keuntungan cara-cara seperti iitu tidak banyak dan tidak menarik untuk dilakukan.
B. Memilah mobil pribadi dan kendaraan non-mobil pribadi
Kalau memang pemerintah menghendaki BBM bersubsidi hanya untuk motor dan kendaraan umum, cukup men-training para karyawan SPBU agar mengatur arus kendaraan itu dengan sanksi yang cukup keras, yaitu PHK. Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPH-Migas menyisir SPBU-SPBU dan jika ada pelanggaran, cabut izin SPBU yang melakukan pelanggaran.
C. Menaikkan produksi BBM dalam negeri yang ada sekarang ini
D. Mengeksplorasi dan mengeksploitasi ratusan cekungan BBM yang belum digarap
Dan sebaiknya dikerjakan bangsa sendiri dan tidak diserahkan ke asing seperti selama ini. Kabarnya, masih ada sekitar 100 cekungan BBM yang belum digarap dan baru sekitar 16 cekungan yang sudah digarap, itupun digarap perusahaan asing.
Jadi, persoalan BBM adalah persoalan manajemen dan tidak perlu dibawsa-bawa ke ranah agama.
Comments
Post a Comment